Ketika Budaya Mesti Bicara: “Kearifan Budaya Dalam Menata Ruang”

Pewawancara: Hendy Hermawan

Fotografer: Dadang Supriatna

Narasumber: Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

Profesi: Dosen FH Unpad

Topik: Pendekatan Budaya dalam Penataan Ruang

Alamat: Jl. Papanggungan No 17, Wisma Husada RS. Pindad

Telepon: 022 – 7311216,

PENINGKATAN kesadaran lingkungan yang terencana dalam penataan ruang dan wilayah memerlukan pendidikan sebagai alat utama untuk memperoleh perubahan pola berfikir dan sikap benar menuju kehidupan berkelanjutan (sustainable way of life). Sejak dekralasi Stockholm 1972, pendidikan telah menjadi salah satu prinsip pengembangan lingkungan tertuangkan dalam perencanaan kawasan. Hal ini tertuangkan dalam rekomendasi di UNESCO untuk mempersiapkan dan membantu setiap negara mempersiapkan dan melaksanaan rencana penataan kawasan dan wilayahnya, sebagaimana dirumuskan dalam rekomendasi 95 s/d 101.

Rekomendasi tersebut memuat berbagai kegiatan pendidikan, informasi, aspek sosial budaya dalam memecahkan persoalan ruangnya. Salah satunya adalah merencanakan penataan kawasan dan wilayah berbasis budaya setempat. Dalam prakteknya, penataan ruang dengan pendekatan budaya, masih dipandang sangat jauh dari harapan. Setidaknya, itu yang diungkapkan oleh pakar Hukum dan Budaya, Yesmil Anwar, S.H., M.Si. Ia mengatakan bahwa tata ruang dalam konteks budaya sekarang hanya dipakai secara parsial saja. ”Kita terpaksa berbicara hal itu, karena dalam alam globalisasi ini penataan ruang itu tidak semudah pada masa lalu. Ruang-ruang yang kita buat ini mempunyai kolerasi yang lebih besar dalam konteks regional dan internasional,“ katanya.

Demikian, penggalan wawancara kontributor PROSES dengan Yesmil Anwar beberapa waktu lalu. Berikut ini, isi wawancara selengkapnya, di tengah hujan lebat dan terjangan angin puting beliung di sekitar kantor Biro Hukum Unpad jalan Progo No. 17 Bandung. Ketika budaya mesti bicara.

Bagaimana pandangan Anda akan peran budaya dalam penataan ruang?

Ini suatu bentuk pendekatan yang multidisipliner dalam membentuk sebuah tata ruang suatu kawasan di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Kita pun beranjak dari Bhineka Tunggal Ika, mengakui adanya kesatuan-kesatuan dalam keberagaman. Ketika kita membentuk ruang-ruang publik atau sebuah perencanaan tata ruang dalam konteks negara kesatuan kita tidak hanya melihat dalam konteks lingkungan saja, tetapi juga dalam konteks ekonomi, geo politik, geo budaya, juga kawasan dalam konteks regional dan internasional. Kita terpaksa berbicara akan hal itu, karena dalam alam globalisasi ini penataan ruang itu tidak semudah pada masa lalu, karena ruang-ruang yang kita buat ini mempunyai kolerasi yang lebih besar dalam konteks regional dan internasional. Saya memahami bagaimana budaya lokal bisa mempengaruhi hukum positif. Karena sebagai orang hukum, tentu saja sandaran utama dalam pengelolaan tata ruang dalam konteks apapun harus ada sandaran hukumnya. Tapi Hukum yang dibuat harus hukum yang bertitik tolak pada tiga dimensi, yaitu, dimensi filosofis, yaitu harus sesuai dengan filosofi bangsa, dimensi yuridis, yaitu tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak bertabrakan Undang-undang yang bawah dengan yang atas. Lalu dimensi sosiologis, yaitu bagaimana masyarakat itu berinteraksi di dalam ruang-ruang itu sendiri dalam konteks sosial dan budaya. Undang-undang yang dibuat berdasar tiga dimensi itu yang mengatur tata ruang kita, itu harus bisa menjawab tantangan yang dinamis, termasuk misalnya hukum waris.

Bagaimana contohnya?

Sederhana saja contohnya, di Hongkong dan di Singapura. Di sana, kalau orang membeli apartemen, itu cicilan apartemennya bisa mencapai 100 tahun, kalau di Indonesia itu hanya 15 tahun. Pertanyaan kita, apakah umur mereka lebih dari 100 tahun, tapi sebenarnya mereka memiliki visi yang berbeda tentang konsep kepemilikan tanah, kepemilikan ruang, rumah. Bahwa utang dari orang yang menyicil itu bisa diwariskan oleh anak dan cucunya.Sehingga kelihatan bagaimana sisi budaya mereka akan hukum waris diterapkan dalam konteks keruangan yang visioner, tentu saja ini masuk dalam relung-relung kebudayaan bagaimana budaya di sana mau dilestarikan diarahkan pada kepemilikan atau bidang ekonomi dan itu sah milik warga negara Singapura yang memiliki status yang jelas. Kita melihat betul bagaimana ruang menjadi kepemilikan. Contoh lain dari sisi design, misalnya ruang dalam konteks religius. Orang Malaysia menerjemahkan, kebersihan sebagian daripada iman, jelas. Kalau menurut hemat saya, kebersihan itu adalah kontekstual dengan masalah tata ruang. Saya melihat bagaimana nilai kebersihan masuk ke dalam regulasi, masuknya smooth tidak dibenturkan, jelas konsep religius "kebersihan sebagaian dari pada iman” dimanivestasikan ke dalam SPBU-SPBU. SPBU itu ada bintang satu, dua, tiga, empat. Kita lihat yang bintang satu, dua, tiga, empat bukan SPBU-nya, tapi WC-nya. Jadi, tandasnya bagus, bintang empat, orang banyak ke situ, karena WC-nya lebih bagus dari kamar kos kita. Jadi bagaimana dia melihat sisi budaya timur dengan sifatnya yang religius diterapkan untuk menangani masalah kebersihan jelas dapat tercapai. Tidak sebatas regulasi seperti di Singapura, buang puntung rokok di kenai denda sekian, tapi jauh lebih dalam ketimbang hal itu.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita balik ke negara kita, ketika budaya Indonesia dikembangkan dalam konteks pegaulan antar budaya yang intinya kita percaya bahwa sara itu merupakan salah satu norma dalam konteks hukum. Ruang-ruang yang harus kita buat, penataan yang harus dibuat, harus mengacu pada adat istiadat, pada konteks budya dan sebagainya. Orang Indonesia sekarang berbeda dengan orang Indonesia dahulu yang asih lekat dengan lingkungannya atau dengan konsep pemilikan tanah. Sekarang, sudah berani tinggal diapartemen dan beli apartemen, kan itu tidak ada tanahnya, sudah naik ke atas. Dia sudah punya visi, biar naik ke atas, sebuah kotak yang punya saya. Sistem ruangnya berbeda.

Apa yang Anda tangkap dari tata ruang kekinian?

Menyedihkan. Anda ingin lihat contoh penataan ruang yang sama sekali tidak bertitik tolak dari kebutuhan sekarang dan masa depan, bagaimana berkembangnya Outlet, bagaimana berkembangnya jalan, bagaimana berkembangnya rumah-rumah yang murah, bagaimana berkembangnya paru-paru kota, bagaimana berkembangnya maal-maal. Itu semua tidak ada dalam masterplan yang bagus. Intinya tataruang yang kita telah buat dalam masterplan yang besar tidak nyambung dalam regulasi perizinan. Regulasi perizinannya terlalu kendor, mempunyai sistem tertentu, sementara tata ruang yang kta inginkan itu tidak mendukung ditambah lagi, pertumbuhan penduduk yang begitu besar, pertumbuhan kendaraan, sarana dan prasarana pembangunan yang tidak memiliki pola yang baik, kemudian pula dengan dibukanya Cipularang ada satu mobilitas orang bergerak, dimana orang mengganggap kota Bandung adalah kota untuk weekend, seharusnya itu diantisipasi dalam konsteks tata ruang. 

Bagaimana tata ruang dengan pendekatan budaya berpengaruh dalam pembentukan karakter masyarakat?

Tata ruang berdasarkan budaya kita sebenarnya tidak lepas dari bagaimana orang Indonesia memandang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Contoh, bentuk ruang-ruang penjara, lembaga pemasyrakatan Indonesia itu berbeda dengan negara barat. Kita membutuhkan bentuk-bentuk ruang penjara yang sebagai manusia kolektif itu bisa berinteraksi,  ada ruang-ruang khusus bagi manusia kolektif bisa berinteraksi, sehingga pembinaan itu bisa berjalan. Berbeda dengan orang-orang di Barat, membutuhkan satu sel satu orang dan sebagainya.  Sisi pembinaan kita dalam hal itu mengikuti bagaimana visi orang Indonesia. Di dalam kota dan dalam negara harus tercermin dalam konteks penataan ruang publik yang ada dalam masyarakat. Bagaimana orang membentuk perumahan rakyat, bagaimana orang menata daerah pertokoan, perkantoran dan pemerintahan. Anda bisa lihat sendiri, bagaimana penataan alun alaun jaman dulu, ada penjara, ada kantor pos, ada stasiun ada pusat pemerintahan dan ada masjid, tapi sekarang apakah pola itu masih ada, tidak sama sekali. Apakah itu masih terpikirkan, bahwa bangsa Indonesia masih memiliki masih menginginkan bentuk ruang semacam ini, dalam konteks budayanya. Apakah tidak membuat kita jadi neurosis, rumah dengan tipe RSSS, itu panjang berjejer dan kecil-kecil, saya rasa itu membuat orang sakit jiwa dengan sistem keruangan yang semacam itu. Nah, jadi ada efisiensi pertanahan yang sama sekali tidak memikirkan bentuk kebudayaan kita, tidak ada ruang untuk ngariung, ada banjar, ada nagari, ada tepat rundingan, hampir semuanya kita tidak punya, ruang RW tidak punya, masyarakat harus memikirkan sekaligus membangun sendiri. Pembentukan perumahan-perumahan murah ada nggak fasilitas sosial, itu sering kali hanya janji developer saja. Terus pergaulan antara ruang publik, antara strata atas, strata menengah dan strata bawah, itu di Indonesia sekarang, maaf saya katakan, pada tataran konsep, real estate harus membuat tipe kecil, tipe besar, tapi pada kenyataannya itu dipecundangi, tipe kecilnya hanya dibangun beberapa rumah saja. Nah, itu menunjukan dialog antar strata itu, tidak terjalin, sementara kebudayaan kita adalah kebudayaan yang masih membutuhkan dialog antar strata, karena kita masih memiliki banyak sekali orang bawah dan ini harus ada bentuk pertanggungjawabannya. Karena kesenjangan sosial ini akan memicu masalah-masalah, salah satunya adalah kriminalitas. Jadi tata ruang yang buruk mempermudah terjadinya patologi sosial, penyakit masyarakat, karena orang menjadi pengap secara budaya. Kepengapan budaya itu orang jadi frustasi, setelah frustasi orang tidak  lagi bisa melihat mana yang baik dan mana yang salah. Angkot begitu banyak, motor begitu banyak, rambu-rambu lalu lintas yang semestinya jadi acuan, tidak berfungsi, semuanya hanya sebatas rambu, diturut OKE, nggak diurut nggak apa-apa, jadi anomik, terjadi kekacauan norma. Kekacauan norma itu deregulation of norm atau extern of norm sama sekali, tidak tahu lagi mana yang bener mana yang salah di dalam melihat permasalahan. Coba dilihat, orang membuat kios di terotoar, itu jelas salah. Dia merasa salah. Tetapi ketika pemilik kios itu diberi listrik oleh PLN, ia dikasih meteran dan dia bayar dia bayar kontribusi pajak bulanan. Dia yang tadinya merasa bersalah, tetapi ketika dia punyak hak atas listrik karena ada pajak dia merasa benar. Akhirnya terjadi anomik, regulasi yang sebenarnya tidak bisa jalan dan dalam tata ruang sebenarnya ada daerah hijau yang mencakup kepentingan atas hak azasi manusia yang sifatnya palsu, tidak beranjak pada kepentingan orang secara keseluruhan. Jadi pemikiran itu positif harus ada kepastian hukum. Ketika trotoar tidak pernah difungsikan sebagaimana fungsinya untuk pejalan kaki, ketika pejalan kaki itu naik motor perilakunya seperti naik motor yang amat brutal, di Bandung khususnya para pengendara motor kapan dia belok hanya dia dan Tuhan saja yang tahu.

Haha...haa.

Bagaimana anda memandang masterplan tata ruang sekarang ini?

Nah ini yang saya kuartir, masterplan tata ruang berusaha untuk menjadi baik, karena keterbatasan law enforcement-nya, aparat penegak hukumnya tidak menjalankan dengan baik, kemudian sarana-prasarananya pun untuk penegakkan hukum tidak mendukung. Lalu masyarakatnya, masyarakat yang permisif dan sakit dan sebagainya. Seharusnya yang empat unsur ini harus berkumpul membuat tata ruang yang bisa memiliki nilai. Saya suka bersinis ria, ngobrol-ngobrol, tentang bikin jalan. Kalau kita bikin nama jalan terutama di tengah kota Bandung, Jalan Ir. H. Juanda  itu harus pake garis miring sungai, jalan strip sungai. Begitu hujan itu jalan berubah menjadi sungai. Apa yang terjadi sebetulnya, ada kemampetan-kemampetan tertentu dalam dalam konteks tata ruang. Ada daerah-daerah kampus, yang sebenarnya sudah di floor, betonan, tidak da satu jengkal pun tanah yang bisa menyerap air. Disuruh bikin sumur resapan, cuma himbauan saja. Pemerintah tidak mau mengeluarkan uangnya, padahal satu sumur resapan itu hanya butuh uang 300 ribu biayanya, maka kalau saja sumur resapan ada di setiap daerah itu mungkin akan bisa mencegah air. Saya usulkan, ayo bikin sumur resapan per RT, dan dananya dari kota, jadi setiap RT didrop uang untuk buat sumur resapan. Kemudian ayo, beripenghargaan, bagi ruang-ruang yang dibuat hijau oleh kebanyakan orang strata atas, seperti jalan Dago, Setia Budi, Cipaganti di rumah-rumah yang halamannya besar-besar, karena di dalamnya masih banyak pohon pohon. Coba pohon-pohon itu dijadikan aset kota, seperti taman di pindad yang sekarang diperihara oleh kota. Hendaknya, penghargaan ini diberikan kepada masyarakat umum dan dilakukan setiap tahun. Saya kira, ini hal-hal kecil yang saya kira muncul ketika budaya sudah ditinggalkan, pembahasan masalah ekonomi, sosial, politik, hukum sama sekali tidak mengakar pada budaya lokal.

Bagaimana tanggapan tentang Yogya dan Bali, mungkinkah Jawa Barat berkembang seperti mereka?

Saya tertarik, ketika itu saya sangat dekat dengan Romo Mangun, saya melihat ada kesadaran budaya yang besar dalam diri beliau untuk menciptakan ruangan yang ramah pada lingkungan. Masalahnya tidak sederhana, para budayawan di sana betul-betul orientasinya mengarah pada kepentingan lokal. Berbeda dengan budayawan Jawa Barat, orientasinya lebih mementingkan dirinya-sendiri, yaitu bagaimana dirinya bisa terpakai secara nasional. Disamping itu para pemikir perencanaan wilayah tidak mengerti benar karakteristik budayanya sendiri. Sementara, orang Yogya mah punya kebanggaan sendiri. Punya indentitas, mungkin juga karena faktor raja, sementara di sini, banyak menak-menaknya tidak lagi berakar ke bawah, sifatnya ke samping, ke biokrasi atau yang lainnya. Maka, itulah sebabnya mengapa kita sulit berkembang seperti di Yogya atau Bali.

Mengapa bahasa-bahasa sederhana kebudayaan ini tidak terwujud bahkan untuk sekedar dimengerti pun sulit?

Masalahnya, kebutuhan-kebutuhan lokal dalam era otonomi daerah yang sifatnya harus bersandar pada pengertian-pengertian atau standar hukum yang berlaku. Tentunya, semua ini berpangkal seperti pada masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Yogya, bagaimana mereka memahami apa itu moderenisasi. Ternyata berbeda, masyarakat Jawa Barat lebih memahami moderenisasi sebagai westernisasi atau pembangunan fisik, kalau di sana (Yogya) moderenisasi lebih disikapi hati-hati, bagaimana, akan rusakkah konsep budaya kita, misalnya melepaskan tradisi kraton, gotong royong, atau menghormati tradisi leluhur, arwah. Kalau itu tidak sesuai mereka akan mundur, lebih baik mereka akan berputar dulu lalu sedikit demi sedikit mereka melakukan penyesuaian. Kalau di kita bila ada satu gebrakan-gebrakan sikapnya ingin cepat beres untuk memenuhi target-target tertentu. Tapi anehnya terjadi kejanggalan ketika jalan fly over di Kiaracondong, Bandung itu di buat. Apa yang terjadi, pada hari pertama dibuka, empat orang meninggal dunia ketabrak mobil. Ini ada jarak budaya yang tidak disosialisasikan dengan benar. Ketika dibuka anak-anak dan orang tua itu datang untuk lalajo nonton ke bawah, bagaimana Kiaracondong dilihat dari atas. Bagaimana bisa begini, karena visi moderenisasi pemerintah tidak dibarengi dengan sosialisasi dan penggunaan perangkat moderen lainnya. Kita tidak bisa mengesampingkan visi masyarakat urban yang ingin melihat hasil pembangunan, ini menunjukan tidak adanya pendekatan budaya yang jelas terhadap moderenisasi. Juga mal, juga SPBU. Nah penyikapan moderenisasi ini tidak disikapi dengan visi kebudayaan lokal. Jadi Tidak ada pemikiran yang sincronize antara sistem modernisasi dengan kondisi masyarakat, sehingga ada culturelack, ada kesenjangan budaya. Kalau di Yogya usahanya bagus sekali, smooth gituh. Coba kantor Pariwisata kita punya enggak, pemikiran yang komprehensif mengenai bagaimana menyikapi jalan, pertambahan penduduk, banjir dan sampah. Saya tidak lihat.

Bagaimana Solusinya?

Pada dasarnya sama, kita memliki beberapa perangkat pemerintahan yang

Ketika hendak membuat regulasi, hendaknya di undang dan diajak omong itu grassroot, demi kepentingan masyarakat. Kedua ketika perda-perda itu dibuat, coba perda itu dibuat tidak langsung diterapkan, dilakukan uji coba-uji coba dan tenggang waktu tertentu, sehingga ada sosialisasi perda-perda secara baik. Dari sudut keadilan, hendaknya pemerintah berfikir bahwa masyarakat Jawa Barat tidak semuanya orang yang punya kendaraan, itu dibagi rata kehadirannya di kota. Misal pada hari-hari tertentu, kendaraan yang bernomor polisi ganjil tidak boleh masuk pusat kota, seperti di Perancis, ada regulasi yang bersifat afirmatif, kebijakan tutup buka, harus ada keleturan-kelenturan regulasi. Terakhir, adalah law enforcement, karena percuma saja kita ngomong, kalau tidak ada penegakkan hukum yang jelas, dan dimulai oleh yang punya kuasa.

Bagaimana regulasi akhirnya memberi perlindungan pada kebudayaan?

Ada undang-undang cagar budaya, baik fisik dan non fisik seperti kebiasaan, tata cara. Aturannya mah sudah ada. Tapi kembali saya katakan dalam law emforcemennya dalam kebijakan pemerintah itu seringkali pemerintah yang melanggar tata aturannya sendiri. Ini yang sulit, seharusnya ada perlindungan kepada budaya, tapi justru pemerintah sendiri membuat peraturan itu menjadi impoten. Akibatnya, seperti sekarang ini. Karena pertanyaannya sejauhmana, maka saya katakan, bahwa peraturan itu sudahada dan bagus, para pakar budaya juga sudah ikut berpartisipasi, tapi aplikasinya terbalik, pemerintah yang membuat semua itu jadi rusak, baik secara fisik dan non fisik. Menurut saya pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM. Karena apa HAM generasi kedua adalah HAM akan sosial budaya, disini pemerintah harus bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap regulasi yang mereka buat sendiri bersama DPRD-nya.*** Hendy Hermawan